Ir. Arnold Manting
KEPALA BALAI
S u y o n o, S.H.
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
Kholid, S.Hut, M.P.
KEPALA SEKSI INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN
GandhiGarnita, S .Hut. T.
KEPALA SEKSI PEMOLAAN KAWASAN HUTAN
 
       
     
 
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari didirikan pada tahun 2007, berdasarkan Permenhut No. P.25/Menhut-II/2007 Tanggal 6 Juli 2007. Pelantikan Pejabat Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi dilakukan di Kantor Kementerian Kehutanan RI Manggala Wana Bhakti pada tanggal 7 Desember 2007. Sebelum terbentuk BPKH Wilayah XVII Manokwari, Wilayah Provinsi Papua Barat Berada Dalam Wilayah kerja BPKH Wilayah X Jayapura. Kantor BPKH Wilayah XVII Manokwari beralamatkan di Jalan Gunung Salju No. 7 Amban, Manokwari berstatus kontrak. Setelah tahun 2008 maka dilakukan pengadaan tanah kantor dan pada tahun 2009 direncanakan pembangunan gedung kantor tahap pertama. Pada tahun 2010 kantor berpindah ke Jalan Angkasa Mulyono No. 17A Amban, Manokwari Papua Barat.
 
       
     
       
 
Visi BPKH Wilayah XVII adalah merupakan visi Badan Planologi Kehutanan yang merupakan pernyataan mengenai pandangan Badan Planologi Kehutanan ke depan, merupakan bagian pengembangan visi Kementerian Kehutanan, yaitu “Terwujudnya Perencanaan Makro Kehutanan dan Kemantapan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Pengelolaan Hutan Lestari serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.Misi yang akan dicapai,yaitu:
  1. Mewujudkan prakondisi pengelolaan hutan berkelanjutan
  2. Mewujudkan rencana kehutanan yang menjadi acuan bersama
  3. Mengembangkan sistem informasi kehutanan
  4. Memperkuat kemampuan kelembagaan di bidang planologi kehutanan
  5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 
       
 
 
 
       
 
Tugas pokok BPKH Wilayah XVII Manokwari adalah melaksanakan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan serta penyajian data dan informasi sumberdaya hutan. Untuk melaksanakan tugas pokok, BPKH Wilayah XVII Manokwari menyelenggarakan fungsi :
  1. Pelaksanaan identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk
  2. Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan konservasi, lindung dan produksi
  3. Pelaksanaan identifikasi fungsi dan penggunaan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan
  4. Penilaian hasil tata batas dalam rangka penetapan kawasan hutan lindung dan hutan produksi
  5. Pelaksanaan identifikasi dan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan
  6. Pelaksanaan identifikasi pembentukan unit pengelolaan hutan konservasi serta hutan lindung dan hutan produksi lintas administrasi pemerintahan
  7. Penyusunan dan penyajian data dan informasi sumberdaya hutan serta neraca sumberdaya hutan
  8. Pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan
  9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
 
       
     
       
 
Enam Tepat
   
 
  1. Tepat Perencanaan :
    Bahwa dalam melaksanakan tugas kegiatan dilakukan perencanaan kegiatan yang komprehensip, melibatkan seluruh elemen yang akan menjalankan tugas, secara administratif maupun teknis.
  2. Tepat Sasaran :
    Bahwa dalam melaksanakan tugas, target operasionalnya/lokus telah ditentukan dengan pertimbangan yang akurat.
  3. Tepat Hasil :
    Bahwa dalam melaksanakan tugas sedapat mungkin hasil yang akan dicapai sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang telah ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku.
  4. Tepat Waktu :
    Bahwa dalam melaksanakan tugas sedapat mungkin memperhatikan rencana, sasaran dan hasil dengan memperhitungkan ketepatan waktu.
  5. Tepat Manfaat :
    Bahwa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana, sasaran dan waktu mengandung nilai manfaat.
  6. Tepat Pelayanan :
    Bahwa dalam melaksanakan tugas sesuai Tupoksi menjalankan fungsi pelayanan secara profesional dan prima.
 
       
 
Tiga Tertib
   
 
  1. Tertib pola pimpin :
    Bahwa sebagai pegawai mempunyai peran sebagai pemimpin bagi diri sendiri, bagi orang lain, dikelola secara arif dan bijaksana, karena sebagai pemimpin kelak akan dimintai pertanggung jawaban
  2. Tertib pola pikir :
    Bahwa sebagai pegawai merupakan manusia pilihan dapat membangun pandangan kedepan dengan pola pikir yang benar dan sistematis.
  3. Tertib pola pikul :
    Bahwa sebagai pegawai memikul tanggung jawab sebagai manusia biasa juga sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat membagi beban secara tertib dan proporsional.